Serah-Terima Presidensi Indonesia kepada Qatar dalam Sesi ke-3 Konferensi Negara-Negara Pihak Konvensi PBB Anti Korupsi


korupsiIndonesia selaku Presidensi Sesi ke-2 Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi Anti Korupsi telah memimpin pembukaan Sesi ke-3 dan menyerahterimakan Presidensi Indonesia kepada Qatar, yang selanjutnya akan menjadi Presidensi Sesi ke-3 Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi PBB Anti Korupsi yang berlangsung di Doha, Qatar, tanggal 9 – 13 Nopember 2009. Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Negara-Negara Pihak yang memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk memegang Presidensi Sesi ke-2 Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi PBB Anti Korupsi.

Delegasi Indonesia dalam konferensi ini terdiri dari anggota yang mewakili sejumlah instansi terkait yakni Deplu, Depkeu, Depkumham, Bappenas, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan PPATK.

Sesi ke-3 Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi PBB Anti Korupsi akan membahas 3 isu pokok, yaitu : mekanisme review, pengembalian aset, dan bantuan teknis.

Pada tanggal 10 Nopember 2009 Delegasi Indonesia juga telah menyampaikan pernyataan pada mata agenda Diskusi Umum yang intinya sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi secara efektif antara lain melalui upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan nasional dengan Konvensi PBB Anti Korupsi, penyempurnaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas penegak hukum;

2.    Upaya penguatan pemberantasan korupsi pada tingkat nasional Indonesia terus dilakukan dengan ditetapkannya Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (2010-2025) yang mendasarkan pada enam pilar, yaitu: pembentukan dan penguatan sistem pencegahan; peningkatan penegakan hukum; pelaksanaan reformasi hukum di tingkat nasional dan internasional; pengembalian aset yang dilarikan ke luar negeri; penguatan kerjasama di tingkat daerah, nasional, dan internasional; serta pengembangan mekanisme pelaporan di tingkat daerah dan nasional;

3.    Mengarisbawahi pentingnya segera menyepakati suatu mekanisme review sebagai bagian fundamental dalam menerapkan Konvensi secara efektif. Dalam hal ini, Indonesia mendukung draft kerangka acuan implementasi review pada Konvensi Anti Korupsi untuk segera diadopsi;

4.   Penghargaan terhadap hasil kerja pokja ahli bantuan teknis, dimana Indonesia juga menyampaikan usulan untuk membentuk forum donor dan penerima donor yang kiranya dapat memberikan keuntungan besar kepada pokja ahli bantuan teknis dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemberian bantuan sesuai dengan Paris Declaration on aid effectiveness;

5. Dalam masalah perampasan aset, Indonesia menyampaikan perlunya meningkatkan kerjasama internasional dengan menekankan pada tiga elemen penting, yaitu pengembangan cumulative knowledge, membangun confidence and trust antara negara peminta dan negara diminta bantuan; serta pemberian bantuan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas. Mempertimbangkan hambatan-hambatan yang ditemui Indonesia dalam upaya mengembalikan aset di luar negeri, Indonesia berpendapat bahwa pemberian bantuan teknis perlu diberikan tidak hanya bagi negara berkembang saja, namun juga bagi negara maju sebagai pusat keuangan internasional dan menjadi negara tujuan penyimpanan aset hasil korupsi.

Delegasi Indonesia juga berpartisipasi dalam proses perundingan guna membentuk pokja pencegahan dan rancangan resolusi tentang bantuan teknis dan mekanisme implementasi review.

OzePlanet

Satu Tanggapan

  1. mantap ni artikelnya banyak,makasih info nya kawan😀
    STOP KORUPSI dan SUAP di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: